Otorita IKN Semringah Kantongi 11 Komitmen Investasi Malaysia

Presiden Joko Widodo menyambut kunjungan resmi Perdana Menteri (PM) Malaysia, Dato’ Seri Anwar bin Ibrahim, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 9 Januari 2023. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Kepastian komitmen dari investasi Malaysia untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara melalui Letter of Intent (LOI) dari sebelas perusahaan disambut baik oleh Otorita IKN.

Sebelas perusahaan tersebut adalah Aliance MEP, Berjaya, Boustead Properties, Carsome, HCM Engineering, i2 Energy, Olympic Cable, Pharmaniaga, Reneuco, Success Electronics & Transformer Manufacturer dan Tenaga Nasional.

Kepala Otorita IKN (OIKN) Bambang Susantono mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti LOI tersebut. OIKN akan memberikan jawaban formal dengan melampirkan beberapa dokumen, salah satunya adalah Surat Perjanjian Kerahasiaan (Non-disclosure Agreement/NDA).

“Setelah NDA ditandatangani, OIKN akan memberikan data pendukung dan data teknis kepada calon investor,” kata Bambang, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (11/1/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyaksikan serah terima 11 LOI investor Malaysia untuk membangun IKN pada Senin (09/1/2023) di Istana Kepresidenan Bogor. LoI tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Teungku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kepada Kepala Otorita IKN.

Dengan masuknya 11 LOI dari Malaysia, hingga saat ini sudah ada 71 investor yang telah menyerahkan LOI. Adapun, tiga di antaranya sudah mendapatkan Surat Izin Prakasa Proyek (SIPP) dari pemerintah.

“Investor yang berminat ada 100 lebih, tapi yang telah mengirimkan LOI sudah ada 71 perusahan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri, dengan komposisi investor dalam negeri masih lebih banyak daripada yang dari luar negeri,” ujar Bambang.

Sebelas investor dari Malaysia tersebut berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor, antara lain pengelolaan sampah (waste management), infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce. Hal ini menandakan perkembangan minat invstasi swasta di IKN cukup signifikan.

“Setelah NDA ditandatangani, OIKN akan memberikan data pendukung dan data teknis kepada calon investor,” kata Bambang, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (11/1/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyaksikan serah terima 11 LOI investor Malaysia untuk membangun IKN pada Senin (09/1/2023) di Istana Kepresidenan Bogor. LoI tersebut diserahkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Internasional Malaysia Teungku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz kepada Kepala Otorita IKN.

Dengan masuknya 11 LOI dari Malaysia, hingga saat ini sudah ada 71 investor yang telah menyerahkan LOI. Adapun, tiga di antaranya sudah mendapatkan Surat Izin Prakasa Proyek (SIPP) dari pemerintah.

“Investor yang berminat ada 100 lebih, tapi yang telah mengirimkan LOI sudah ada 71 perusahan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri, dengan komposisi investor dalam negeri masih lebih banyak daripada yang dari luar negeri,” ujar Bambang.

Sebelas investor dari Malaysia tersebut berminat menanamkan modalnya di berbagai sektor, antara lain pengelolaan sampah (waste management), infrastruktur telekomunikasi, properti, jalan raya, layanan kesehatan dan farmasi, energi terbarukan, hingga ke platform e-commerce. Hal ini menandakan perkembangan minat invstasi swasta di IKN cukup signifikan.

Dalam catatan OIKN, pada Sosialisasi Awal Peluang Investasi di IKN (Pre-Market Sounding), dari lahan yang ditawarkan seluas 38 hektare, permintaan lahan dari calon investor (berdasar LOI) mencapai 965 hektare atau 25 kali lipat.

Kemudian, pada Market Sounding bersama Jokowi pada 18 Oktober 2022, hasilnya hingga Januari 2023 permintaan lahan mencapai 1.793 hektare atau 44 kali lipat.

Menurut Bambang, saat ini sektor infrastruktur dan utilitas yang paling banyak diminati oleh investor. Setelah itu, mixed used dan komersial, perumahan, jasa konsultan, kesehatan, perkantoran swasta dan BUMN, perkantoran pemerintah serta teknoolgi.

“Kami yakin infrastruktur di IKN yang menjadi fokus tahun 2023 dapat berjalan sesuai rencana atau bahkan lebih cepat,” ujar Bambang.

Bambang juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus bekerja keras untuk mendatangkan investor ke IKN karena sesuai komitmen pemerintah yang tidak mau membebankan APBN dalam pembangunan IKN.

“IKN sangat penting untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Bahkan tak hanya Indonesia yang akan merasakan dampak ekonomi dari IKN, Malaysia juga sebagaimana yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia,” jelas Bambang.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*